Wartaonline.id, KALIANDA – Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2020 di gelar secara Virtual zoom meeting, Fraksi PAN DPRD-LS memberikan sejumlah catatan, Kamis (15/4/2021).
LKPJ atau evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan sebagai progres Rekort dan menjadi sarana implementasi azas tranparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan daerah ini sekaligus juga berfungsi sebagai sarana pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.
Utamanya dalam hal pelaksanaan identifikasi, efektifikasi pendapatan daerah secara optimal dalam rangka pencapaian pendapatan baik dari sektor PAD, sektor bagi hasil pajak dan bukan pajak guna dan terealisasinya anggaran secara maksimal. Dan pada tahun 2020 telah terealisasi PAD sebesar 275 miliar lebih dari target 210 miliar lebih.
Pada Paripurna ini, diwakili Edi Waluyo, Fraksi PAN DPRD-LS memberikan sejumlah catatan. Pertama, terhadap OPD yang belum tercapai PAD agar kedepan bersungguh-sungguh menggali potensi PAD, melakukan inovasi langkah-langkah strategis penggalian sumber potensi yang ada di daerah.
“Untuk sektor pelayanan masyarakat, uatamanya di bidang kesehatan selain penanganan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Kami minta upaya pencegahan terhadap penyakit khususnya TBS dan HIV yang juga mewabah di masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BOB BAZAR agar memiliki peralatan yang di gunakan dalam penanganan proses pengobatan tidak hanya menyewa seperti yang di lakukan selama ini, itu semua untuk menghemat anggaran pemerintah.
Selain itu, di pemberdayaan masyarakat desa juga diminta agar peran pemerintah dalam mengapresiasi kegiatan lomba desa dan menggerakan gotong royong perlu adanya tindak lanjut agar tidak terkesan di abaikan setelah kegiatan, sehinga tidak hanya terkesan seremonial saja.
Di samping itu, Fraksi PAN juga minta kepada pemerintah daerah untuk tetap fokus pada peningkatan IPM agar Lampung Selatan memiliki SDM mumpuni dan bebas dari pengangguran dan tindak kejahatan. “Tutup kran pekerja luar daerah, sehingga putra putri kita tidak hanya jadi penonton kemajuan di negeri sendiri,” ungkapnya
Menurut dia, fraksi PAN tidak bosan meminta pemerintah untuk mempertimbangkan para guru honorer agar nantinya bisa dijadikan P3K atau setidaknya mendapatkan upah layak sebagai mana di tetapkan oleh Kabupaten Lampung Selatan.
“Sebelum menyampaikan pendapat akhir pandangan fraksi, ijinkan kami sampaikan penghargaan kepada saudara anggota Pansus yang telah bekerja dan membahas LKPJ Bupati Lampung Selatan. Dari beberapa saran Pansus pada pemerintah, kami Fraksi PAN setuju demi kemajuan daerah,” tandasnya.
“Maka dengan mengucap bismillahiromanirohim Fraksi PAN DPRD-LS setujui dan menerima LKPJ Bupati Lampung Selatan tahun 2020”. Tutup Edi Waluyo. (*)
